Anggota DPR Washington Usulkan RUU untuk Mengakui Hari Raya Idul Fitri sebagai Hari Libur Negara

Oase.id - RUU baru yang diperkenalkan di Badan Legislatif Negara Bagian Washington bertujuan untuk secara resmi mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur negara bagian.
Washington State Standard melaporkan pada hari Selasa melaporkan bahwa RUU Senat 5106, yang disponsori oleh Senator Yasmin Trudeau, D-Tacoma, dan undang-undang pendampingnya, RUU DPR 1432, yang disponsori oleh Rep. Osman Salahuddin, D-Redmond, berupaya untuk menambahkan hari libur Islam yang penting ini ke dalam daftar hari libur negara bagian yang tidak dibayar.
Jika disahkan, undang-undang tersebut akan memungkinkan karyawan untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha tanpa menggunakan cuti pribadi.
Idul Fitri menandai berakhirnya Ramadan, bulan suci puasa, sementara Idul Adha memperingati kesediaan Nabi Ibrahim (AS) untuk mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Kedua hari libur tersebut memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia.
“Tidak ada Muslim yang ingin berada dalam posisi di mana kami harus membela diri dan kemampuan kami untuk menjalankan keyakinan kami, rasanya sangat buruk,” kata Trudeau dalam kesaksiannya mengenai RUU tersebut.
Washington adalah rumah bagi lebih dari 100.000 Muslim, bagian dari komunitas yang lebih besar yang beranggotakan hampir 3 juta orang di seluruh AS dan hampir 2 miliar di seluruh dunia.
Usulan undang-undang tersebut telah mengumpulkan dukungan luas, dengan hampir 40 pendukung di kedua kamar. Selain itu, lebih dari 300 orang mendaftar untuk bersaksi mendukung RUU DPR, dan lebih dari 1.000 tanda tangan telah dikumpulkan untuk mendukungnya.
Dorongan untuk pengakuan Idul Fitri mengikuti tren langkah-langkah legislatif yang mempromosikan inklusivitas. Tahun lalu, Washington mengakui Tahun Baru Imlek sebagai hari libur tanpa upah.
Undang-undang sebelumnya yang diberlakukan pada tahun 2014 dan 2019 memastikan bahwa karyawan dan siswa dapat mengambil cuti untuk menjalankan ibadah keagamaan dan bahwa lembaga pasca-sekolah menengah mengakomodasi ketidakhadiran tersebut.
Para pendukung RUU tersebut menekankan bahwa RUU tersebut mencerminkan komitmen Washington terhadap kebebasan beragama dan keberagaman budaya. "Kami sungguh-sungguh ingin perdamaian menyertai setiap orang, apa pun keyakinan yang mereka anut," kata Trudeau.
Konsultasi publik mengenai RUU tersebut terus berlanjut, dengan indikasi kuat adanya dukungan bipartisan dan dukungan masyarakat.(iqna)
(ACF)