Oase.id - Umat ​​Muslim di India menghadapi peningkatan kehilangan pekerjaan dan penutupan bisnis menyusul penerapan kebijakan baru yang mengharuskan restoran untuk memajang nama semua karyawan mereka di depan umum.

Sementara pemerintah mengklaim peraturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan, banyak penduduk setempat dan aktivis berpendapat bahwa peraturan tersebut secara tidak adil menargetkan pekerja dan bisnis Muslim.

Menurut laporan dari The Guardian, nama-nama di India sering kali menandakan agama atau kasta seseorang, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan pemilik bisnis Muslim tentang potensi serangan atau boikot ekonomi oleh kelompok ekstremis Hindu. 

"Perintah ini berbahaya; ini memaksa kami untuk mengungkapkan agama kami," kata Tabish Aalam, seorang koki dari Lucknow. "Pemerintah tahu ini, itulah sebabnya ini digunakan."

Uttar Pradesh, yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu, telah mengalami peningkatan sentimen anti-Muslim di bawah Perdana Menteri Narendra Modi. Adityanath, yang dikenal karena kebijakan garis kerasnya, telah memperkenalkan beberapa tindakan kontroversial yang diyakini banyak orang ditujukan pada komunitas Muslim.

Pemilik bisnis di Uttar Pradesh telah menanggapi dengan memecat karyawan Muslim, karena khawatir nama mereka dapat memicu serangan jika mereka dipajang di depan umum.

Rafiq, seorang pemilik restoran di Muzaffarnagar, memecat empat pekerja Muslim setelah polisi menuntutnya untuk memajang nama mereka. "Memajang nama membuat kami rentan terhadap serangan," katanya.

"Pada masa ketegangan komunal, akan mudah untuk mengidentifikasi kami sebagai Muslim." Boikot ekonomi dan serangan kekerasan terhadap Muslim telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan insiden seperti pemimpin Bajrang Dal yang difilmkan mendorong orang untuk menghindari pemilik toko Muslim.

Kebijakan baru tersebut juga menyebabkan laporan penegakan hukum yang selektif, dengan bisnis milik Muslim yang diduga menjadi sasaran yang tidak proporsional.

Mohammad Azeem, seorang pemilik kios di Muzaffarnagar, mengatakan, "Pemerintah sengaja mencoba menciptakan perpecahan." Pada bulan Juli, Mahkamah Agung India memblokir kebijakan serupa di Uttar Pradesh dan Uttarakhand, dengan menyebutnya diskriminatif.

Meskipun demikian, Himachal Pradesh telah mengumumkan akan mengikuti langkah Uttar Pradesh, dengan alasan keamanan pangan dan kekhawatiran atas "masuknya migran." 

Vikramaditya Singh, seorang pemimpin Kongres di Himachal Pradesh, membela kebijakan tersebut, dengan menyatakan, "Hukum berlaku untuk semua orang. Mengapa satu komunitas harus merasa terancam?"

Namun, banyak Muslim menuduh partai Kongres menggunakan kebijakan tersebut untuk meraup suara dari daerah pemilihan yang mayoritas beragama Hindu. 

Sharik Ali, seorang pemilik restoran di Shimla, menyatakan kekecewaannya, dengan mengatakan, "Kami telah melihat bagaimana Muslim diserang di bawah Modi, tetapi saya tidak menyangka ini dari pemerintah Kongres. Mereka tahu apa yang memenangkan suara." 

Kebijakan tersebut telah memicu ketakutan dan kekhawatiran yang meluas di kalangan Muslim, yang percaya bahwa kebijakan tersebut digunakan sebagai alat untuk meminggirkan dan mendiskriminasi komunitas mereka.(theislamicinformation)

(ACF)