Oase.id - Mahkamah Agung India memutuskan bahwa praktik penghancuran rumah dan properti yang dibangun secara ilegal milik tersangka kriminal, yang dikenal sebagai "keadilan buldoser," adalah inkonstitusional dan harus dihentikan.

“Pimpinan eksekutif tidak dapat menjadi hakim dan memutuskan bahwa seseorang yang dituduh bersalah dan, oleh karena itu, menghukumnya dengan menghancurkan propertinya. Tindakan seperti itu akan melanggar batas-batas [pihak] eksekutif,” pengadilan menyatakan dalam putusan setebal 95 halaman.

Putusan itu muncul sebagai tanggapan atas berbagai petisi mengenai serangkaian pembongkaran yang menargetkan tersangka kriminal di negara bagian yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi dalam beberapa tahun terakhir. Para kritikus menuduh pemerintah negara bagian BJP secara tidak proporsional menargetkan Muslim melalui pembongkaran ini, sebuah tuduhan yang secara konsisten dibantah oleh partai tersebut.

Pejabat BJP mengklaim bahwa proses hukum telah diikuti dalam pembongkaran ini; namun, pengadilan mencatat bahwa pihak berwenang menunjukkan pendekatan "pilih-pilih", khususnya menargetkan rumah-rumah yang dibangun secara ilegal milik Muslim sementara membiarkan bangunan serupa milik non-Muslim tidak tersentuh.

"Dalam kasus seperti ini, di mana pihak berwenang melakukan tindakan sewenang-wenang dalam memilih dan memilah bangunan dan diketahui bahwa sebelum tindakan tersebut dilakukan, seorang penghuni bangunan tersebut diketahui terlibat dalam kasus pidana, maka dapat diduga bahwa motif sebenarnya dari tindakan pembongkaran tersebut bukanlah bangunan ilegal, tetapi tindakan untuk menghukum terdakwa tanpa terlebih dahulu mengadilinya di pengadilan," kata pengadilan.

Satu petisi membahas pembongkaran sejumlah rumah pada April 2022, yang sebagian besar milik umat Islam, menyusul bentrokan sektarian di lingkungan Jahangirpuri, Delhi. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang diskriminasi agama dan hukuman ekstrayudisial.

“Pemandangan mengerikan dari buldoser yang menghancurkan sebuah bangunan… mengingatkan kita pada keadaan yang melanggar hukum,” Hakim B.R. Gavai dan K.V. Viswanathan menyatakan dalam putusan tersebut. “Etos dan nilai konstitusional kita tidak akan mengizinkan penyalahgunaan kekuasaan seperti itu dan tindakan yang tidak pantas seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh pengadilan.”

Pengadilan memperingatkan otoritas negara bagian bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap pejabat yang terbukti bersalah atas tindakan “sewenang-wenang dan sewenang-wenang” tersebut dan mengeluarkan pedoman komprehensif untuk pembongkaran rumah yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.

Pedoman baru ini mewajibkan pihak berwenang untuk memberikan pemberitahuan setidaknya 15 hari sebelumnya kepada penghuni sebelum membongkar bangunan ilegal dan meminta penjelasan mengenai pembongkaran tersebut. Penghuni juga harus diberi waktu yang cukup untuk menyingkirkan bangunan atau mengajukan keberatan atas perintah pembongkaran di pengadilan. (agency)

(ACF)